Oleh: Herman Efriyanto Tanouf*
Hujan jatuh karena tak kuasa atas manusia yang menahan tangis kekeringan. Akar-akar hilang, hujan yang jatuh pun hilang teduh. Jatuh sebentar, hapus air mata manusia-manusia yang kehilangan mata air. Bukankah hujan yang jatuh ke tanah seharusnya tulus?
Sebelum lanjut, doa-doa dipanjatkan pada-Nya. Semoga para korban meninggal dalam bencana banjir di daerah mana saja, bahagia di alam baka. Pun bagi korban yang terdampak dan tengah berjuang semoga diberi kemudahan dari semua pihak yang bermurah hati. Semoga kondisi saudari-saudara di sana segera kembali normal.
***
Daerah-daerah di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur khususnya telah melewati puncak musim hujan di Januari dan akan memasuki Februari sesuai prediksi BMKG. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan banjir di beberapa daerah (baca: bencana).
Di Timor, khususnya beberapa wilayah di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, hujan tak menentu. Kali dan sungai-sungai kecil yang terisi penuh-tampak seperti banjir adalah air hujan kiriman dari wilayah-wilayah tetangga. Di kampung kami misalnya, hingga saat ini para petani belum berani mengolah sawah. Bagaimana mau olah kalau tidak ada genangan air? Sedangkan lahan kering sendiri seperti kebun jagung, sebagian besar telah diserang hama; yang artinya gagal panen pun sudah membayang-bayangi para petani.
Hingga saat ini, bendungan besar seperti Benkoko di Desa Oinbit pun tidak bisa diandalkan karena air hujan yang tertampung sangat sedikit. Bagaimana mau tampung kalau hujan 'takut' turun? Kondisi yang sama pun ada pada embung-embung kecil, baik milik pribadi maupun milik bersama, air tidak cukup.
Tersebar gosip di kampung, kalau hujan enggan turun karena telah terjadi 'konflik' internal di wilayah kerajaan tertentu. Entah darimana datangnya gosip ini, namun sebagian besar orang meyakini konflik semacam itu berakibat pada curah hujan. Keyakinan ini lahir dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Beberapa wilayah kerajaan di Timor, memang hingga saat ini masih 'menjalin relasi' yang kuat dengan alam. Jika terjadi sesuatu di kerajaan, biasanya ditandai lewat gejala alam. Entah mendung, gerimis, hujan di musim panas atau sebaliknya tanpa hujan di musim hujan.
Ritual Tanpa Aksi Nyata, Sama Sa(ja)
Di Ekafalo, tempat saya lahir, para tua adat dan masyarakat adat mengatasi kondisi hujan 'takut' turun ini dengan menjalankan "Ekâ Hoé" (bagian lain dari ritual minta hujan, lebih kepada menangkal gagal panen ataupun meminta kelimpahan panen) di musim tanam tahun ini. Ritual ini dilaksanakan pada 27 Januari 2021 lalu. Saya sendiri telah beberapa kali mengikuti ritual semacam ini. Dalam dua kesempatan dimana ketika ritual ada pada puncaknya, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, dan turunlah hujan yang amat deras.
Sebagai anak kampung yang lahir dan dibesarkan dalam adat-istiadat termasuk di dalamnya ritual-ritual, saya percaya akan peristiwa-peristiwa/pengalaman-pengalaman yang sebenarnya ada di luar jangkauan manusia. Kita tahu, ada hubungan yang sangat intim antara manusia dengan alam. Dalam terang iman, kita tentu percaya bahwa alam diciptakan untuk dikelola, dimanfaatkan oleh manusia. Di sini, perlu adanya keseimbangan. Jika alam telah menyediakan segalanya, maka manusia perlu dan wajib menjaga dan melestarikan alam. Manusia ada bukan untuk menjadi sangat superior kepada alam.
Hujan 'takut' turun, justru kondisi ini disebabkan oleh manusia itu sendiri yang sangat superior atas alamnya. Disadari atau tidak, banyak kepentingan dan kebutuhan manusia yang terpenuhi dengan merusak alam. Hutan rimba dibikin gundul (alih fungsi hutan), pohon-pohon ditebang untuk mendapatkan sekian rupiah.
Di Oinbit dan mungkin desa-desa lain di Insana, kurang lebih sejak tahun 2010 hingga saat ini, banyak orang yang menjual kayu api di pasar-pasar di Atambua, Kabupaten Belu. Setiap Sabtu, puluhan 'ret' kayu api di-drop ke sana. Awalnya, kayu-kayu yang dijual memang kayu kering (hasil hutan); yang bisa dimanfaatkan. Tapi karena banyak permintaan dan hasilnya menjanjikan, hasil hutan itu habis. Akibatnya, pohon-pohon besar yang sebenarnya masih bisa hidup untuk puluhan bahkan ratusan tahun, ditebang. Ranting, dahan, batang, bahkan akar-akarnya dijadikan kayu kering untuk dijual.
Kondisi ini yang kemudian membuat kami di kampung harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk cari dan ambil kayu api buat masak di rumah. Tidak seperti dulu (semasa masa kecil), keluar ke pagar di belakang rumah saja sudah bisa bawa pulang puluhan ikat kayu kering.
Akibat paling fatal, kemarau berkepanjangan hingga tiba musim hujan, dan hujan 'takut' turun, tidak disadari. Aktivitas tersebut di atas membuat orang-orang lupa diri akan perlakuan terhadap alam. Di sini, ada ketidakseimbangan.
Tahun ini, saya tidak sempat mengikuti "Ekâ Hoé". Bapak saya yang juga tokoh adat di kampung, turut hadir dalam ritual tersebut. Saat pulang, saya bilang ke bapak: percuma kita bikin ritual, tapi tidak mau jaga alam. Saya ungkapkan itu dalam Uab Metô (Bahasa Dawan).
Selain kepada bapak, kadang juga saya sampaikan ke tokoh-tokoh adat lain, yang juga keluarga saya sendiri. Dalam beberapa kesempatan di forum-forum (pertemuan) di kampung, saya bersama beberapa kelompok orang muda sampaikan perihal alam yang sudah rusak dan bagaimana bikin alam kembali pulih. Berbagai pendekatan dilakukan, tapi tidak cukup berhasil. Akhirnya pada tahun 2018 lalu bersama beberapa tokoh pemuda/i di kampung, kami membentuk satu komunitas yang salah satu fokusnya peduli pada alam dan kembali menghidupkan ritual-ritual terkait alam.
Lopo Muni Insaka, itu komunitas yang dibentuk. Selain aktif merawat hutan lewat penanaman pohon di sumber-sumber mata air dan kampanye-kampanye lain, komunitas ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mengawasi kebijakan-kebijakan/pelayanan publik di kampung, di desa. Tanggal 3 Januari 2021 lalu, komunitas ini dikukuhkan oleh pejabat gereja dalam perayaan Ekaristi. Sebelumnya pada Juni 2018 lalu, dikukuhkan secara adat.
Komunitas ini turut memberi kontribusi. Sejauh sharing pengurus setiap kali saya pulang kampung, sosialisasi kepada anggota yang diharapkan bisa dilanjutkan kepada keluarga, lumayan menekan aksi merusak hutan, tebang pohon misalnya. Sejak akhir 2020 hingga saat ini, aktivitas jual kayu kering sudah ditekan. Apakah memang sudah sadar atau karena pohon-pohon sudah habis ditebang? Entahlah.
Tentu ini pekerjaan berat, butuh kesabaran dalam proses untuk kembali 'membajui alam yang telanjang'. Tapi gerakan-gerakan seperti ini harus tetap ada, harus tetap hidup, di mana saja, termasuk di kampungmu.
Menyadarkan orang-orang di kampung di desa memang butuh proses panjang. Kebutuhan seperti makan-minum, terpenuhi bahkan melimpah tapi uang tetap dibutuhkan untuk beli ini itu, itu ini, termasuk menyekolahkan anak-anak. Apalagi di tengah pandemi, anak-anak harus beli handphone, isi pulsa, dan lain-lain agar bisa mengikuti pembelajaran secara online. Ternak di kandang sudah habis dijual. Dari mana datangnya uang? Ya, jual kayu api sekalipun itu merusak.
Sesungguhnya saya bangga jika ritual-ritual adat kembali dihidupkan tapi seketika akan jadi sangat sedih ketika tidak ada aksi nyata. Pada akhirnya ritual yang berhasil, itu sama saja memaksakan kehendak kepada alam.
Hujan jatuh karena tak kuasa atas manusia yang menahan tangis kekeringan. Akar-akar hilang, hujan yang jatuh pun hilang teduh. Jatuh sebentar, hapus air mata manusia-manusia yang kehilangan mata air. Bukankah hujan yang jatuh ke tanah seharusnya tulus?
Jika kemarin ada ritual minta hujan, minta panen melimpah, maka hari ini dan esok harus ada ritual tanam pohon, 'tanam air' tanpa lupa tanam kesadaran!
Pemerintah di Tingkat Bawah Perlu Bangun Jaringan Kerja Sama
Terkait masalah di atas sejauh ditelusur, kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah, belum nampak. Ada atau tidak, entahlah. Pemerintah di tingkat paling bawah misalnya, punya kapasitas untuk mengkampanyekan-mengimbau untuk bisa menekan aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak alam, merusak hutan, merusak lingkungan. Kebijakan-kebijakan strategis pun perlu dibarengi dengan tawaran alternatif. Di saat daerah-daerah lain telah kokoh dengan 'ekonomi/usaha kreatif' masyarakat, kita masih kaku di tempat.
Selain memberi harapan kepada masyarakat lewat berbagai jenis bantuan sosial, pemerintah juga harus kreatif untuk mendorong dan menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat. Jangan sampai pemerintah lewat oknum-oknum pejabat hanya berpikir keras untuk 'mengamankan' bantuan-bantuan sosial (baca: korupsi bantuan sosial).
Memperkaya diri atau kelompok lewat jatah orang kecil adalah bi*dab!
Pemerintah yang berhasil, tidak hanya gesit dalam mengurus laporan dan berbagai administrasi lainnya secara rapi-tanpa cacat tapi juga gesit dalam mewaspadai berbagai ancaman di wilayahnya, terutama wilayah dengan mayoritas masyarakat petani. Pemerintah tidak bisa hanya 'melihat' masyarakatnya berjuang sendiri tanpa menawarkan solusi.
Jika tidak mampu untuk berjuang dan berkutat sendiri dengan persoalan yang ada, butuh kreativitas lebih. Minimal bangun jaringan yang produktif. Ada banyak lembaga, yayasan, dan pihak swasta lain yang siap berbagi, siap bekerja sama, membantu petani untuk keluar dari persoalan-persoalan vital.
Belajar dari beberapa pemerintah desa dalam lingkup Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, ada 'kerendahan hati' untuk menjalin kerja sama dengan beberapa pihak swasta yang punya perhatian kepada masyarakat petani.
Sebut saja Perkumpulan PIKUL yang mengorganisir banyak komunitas/kelompok yang peduli pada masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Kupang dan TTS lewat program Ketahanan Sosial Ekologis. Masyarakat di desa diberi pemahaman, pelatihan, hingga bisa mandiri dalam mengelola alamnya secara beradab. Ekonomi kreatif didorong, pariwisata berbasis masyarakat dibangun, kondisi sulit air diberi solusi, dan lain-lain hingga turut menghidupkan kembali ritual-ritual terkait kelestarian (konservasi) alam.
Selain turun ke lapangan, monitoring pun dilakukan lewat berbagai media informatif yang bisa diakses semua kalangan. Hal teknis semisal informasi cuaca, kapan hujan turun, kapan puncak musim hujan, kapan saat yang tepat untuk menanam, bibit macam mana yang cocok untuk ditanam, hingga ancaman dan mitigasi bencana. Tentu perkumpulan PIKUL sendiri membangun kerja sama dengan pihak lain seperti BMKG, BNPB, Dinas Pertanian, dan dinas terkait lainnya. Sebagian dari hasil yang ada di kampung, di desa, bahkan difasilitasi lagi untuk dipasarkan. Luar biasa.
Sejak pertengahan 2020 hingga saat ini, saya terlibat dalam beberapa program yang dijalankan Perkumpulan PIKUL dengan beberapa mitra kerja. Kebetulan tugas saya adalah melakukan riset (wawancara dan menulis) sesuai hasil di lapangan. Saya berhadapan dengan narasumber dari berbagai elemen. Mereka punya kesan yang sama, program berhasil untuk dijalankan dan dilanjutkan tanpa (nanti) harus ada dampingan lagi. Kesan semacam ini menunjukkan 'kesadaran yang berhasil dibangun'. Membantu, mengajak sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjaga alam.
Tentu contoh di atas adalah salah satu dari sekian banyak orang atau kelompok orang yang mau peduli dengan orang-orang kecil, tidak hanya kepada manusianya tapi juga alamnya. Kerja sama dan/atau jaringan yang berpihak kepada masyarakat dan alam, memang harus dibangun.
Di sisi lain, kerja sama dan/atau jaringan yang hanya mau mengeksploitasi/merusak alam dan manusianya, harus dihentikan. Bila perlu 'dibasmi' seperti hama yang merusak tanaman, sebab aktivitas-aktivitas demikian justru membuat hujan makin 'takut' untuk turun. Atau sebaliknya, hujan turun dengan penuh 'amarah' dan menyisakan bencana di mana-mana.
Ekafalo, 31 Januari 2021
*Penulis: orang kampung, tinggal di Komunitas Leko.
0 Response to "Hujan 'Takut' Turun di Kampung"
Posting Komentar