Flores Timur, LekoNTT.com - Mengawal kinerja pemerintah di tengah Pandemi Covid-19, puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Progresif (APP) Flores Timur turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi pada Senin (03/08/2020).
Aliansi ini, gabungan dari pemuda dengan berbagai latar belakang. Diantaranya pemuda dari organisasi Ikatan Ikatan Pelajar Mahasiswa Ile Boleng (IPMI) Kupang, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) eksekutif kota Larantuka, Api Kartini, Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) Cabang Flores Timur, Gerakan Intelektual Muda Indonesia TImur (GIMIT), dan individu lain yang ikut bergabung dalam aliansi.
Long March dilakukan pada pukul 11.00 WITA dari kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur, Jalan Jenderal Sudirman No.50, Sarotari, kota Larantuka menuju Kantor DPRD Flores Timur di Jalan Basuki Rachmat. Mengenakan berbagai atribut aksi dan memegang spanduk, untuk kedua kalinya aliansi ini turun ke jalan setelah dilakukan aksi demonstrasi pertama pada 15 Juli lalu. Saat itu para anggota DPRD tidak berada di tempat sehingga audiens tidak dapat dilangsungkan.
Audiens dilakukan di Kantor DPRD Flores Timur bersama Bupati, Wakil Bupati dan beberapa anggota DPRD yang turut hadir. Sembilan poin jadi tuntutan massa aksi yang disampaikan dalam pernyataan sikap, diantaranya menuntut agar harga komoditi dinaikkan demi menyelamatkan kaum tani dan nelayan di Flores Timur, serta memberikan kesejahteraan pada guru honor dan para tenaga medis Flores timur.
Massa aksi juga menuntut adanya transparansi dana APBD 14 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan dana bantuan terhadap mahasiswa yang terdampak pandemi. Selain itu, massa juga mendesak paket BREUN yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2017-2022, menuntaskan janji kampanye terkait dengan infrastruktur jalan, air bersih, dan menyelamatkan pemuda Flores Timur.
Selanjutnya, massa aksi juga menyatakan sikap menanggapi sejumlah isu di daerah maupun nasional, diantaranya menolak tambang dan pabrik semen di Manggarai timur, menolak Omnibus Law, menuntut realisasi pendidikan dan rapid test gratis di tengah pandemi. Kemudian menuntut penghentian perampasan dan monopoli tanah, serta menjalankan reforma agraria sejati dan pembangunan industrialisasi Nasional. Aliansi juga menuntut pengembalian anggaran dana desa dan alokasi dana desa, serta menuntut pemberian jaminan keselamatan bagi buruh migran Flores timur.
Dalam audiens yang dilakukan, Robertus Kereta, Ketua DPRD Flores Timur dari Fraksi PDI-P menyampaikan harapannya agar semua tingkatan pemerintahan turut siap bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Aliansi Pemuda Progresif sendiri pun diminta Robertus untuk bersama-sama menyelesaikan seluruh problem di tengah pandemi khususnya yang disampaikan dalam tuntutan.
“Kami mengajak semua pihak dan tingkatan pemerintahan, baik di tingkatan nasional, provinsi maupun desa bersama dengan bupati dan wakil bupati untuk berkontribusi sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi tercapainya Flores Timur yang sejahtera dan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama dan kegalauan kita bersama saat ini.”
Ketika ditanya mengenai hasil dari tanggapan terkait pernyataan pemerintah dalam audiens yang dilakukan, Rifaiz Lamahoda, Koordinator Umum Aliansi Pemuda Progresif menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal realisasi dari tuntutan yang diberikan, dan akan melakukan aksi lagi jika tidak ada tindak lanjutnya.
“Kami berharap agar ruang diskusi seperti ini terus dibuka, karena pada aksi sebelumnya tidak dibuka ruang diskusi bagi kami. Dengan begitu masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung. Kami akan terus mengawal semua hasil keputusan dalam diskusi hari ini, dengan memberikan tenggat waktu bagi pemerintah untuk memberikan tindak lanjut terkait tuntutan ini selama satu bulan sampai tanggal 3 September nanti. Jika tidak maka kami akan turun lagi ke jalanan,” pungkas Rifaiz.
Sejalan dengan pernyataan Rifaiz, Paskalis Boleng, Koordinator Lapangan (Korlap) dari organisasi Pembaru Flores Timur mengatakan bahwa sangat mengharapkan agar hasil rekomendasi dalam audiens yang dilakukan tersebut dapat secepatnya direalisasikan oleh pemerintah.
“Melihat berbagai problem yang sangat kompleks di tengah masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Flores Timur. Kami berharap agar apa yang telah kita diskusikan di Kantor DPRD Flores Timur ini, secepat mungkin bisa dieksekusi dengan begitu keresahan di masyarakat, khususnya di tengah pandemi yang begitu berdampak dalam berbagai aspek kehidupan bisa terjawab.” (Vivin DS)
Foto: Dok. APP
0 Response to "Gagal Audiensi Pada Aksi Pertama, APP Flores Timur Turun Lagi ke Jalan"
Posting Komentar