Ilustrasi Bantuan Covid-19 (Istimewa)
Oenbit, LekoNTT.com - Keluhan dan aksi protes yang dilayangkan beberapa masyarakat Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Desa Oenbit. Sebelumnya, pada Jumat (29/5) protes disampaikan di hadapan aparat Desa Oenbit, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertepatan dengan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kantor Desa Oenbit.
Protes dimaksud sebagai akibat dari dugaan bahwa ada pendobelan bantuan Covid-19 bagi KPM tertentu di Desa Oenbit. Peristiwa tersebut kemudian dipublikasikan media ini (LekoNTT.com) dan media lainnya pada Minggu (30/5). Pemerintah Desa Oenbit melalui Kepala Desa (Kades) pada Senin (1/6) menyampaikan tanggapan terhadap keluhan dan protes dari beberapa masyarakat Desa Oenbit.
Protes dimaksud sebagai akibat dari dugaan bahwa ada pendobelan bantuan Covid-19 bagi KPM tertentu di Desa Oenbit. Peristiwa tersebut kemudian dipublikasikan media ini (LekoNTT.com) dan media lainnya pada Minggu (30/5). Pemerintah Desa Oenbit melalui Kepala Desa (Kades) pada Senin (1/6) menyampaikan tanggapan terhadap keluhan dan protes dari beberapa masyarakat Desa Oenbit.
Marselus Taoe, Kades Oenbit ketika diminta keterangan mengatakan, perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebanyak 35% dari dana Desa Oenbit. Total dana yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa berjumlah Rp 536.000.000.
Total dana tersebut dikucurkan kepada 251 KPM. Marselus pun menandaskan kalau pihak Pemerintah Desa Oenbit tidak punya data dobel bagi KPM tertentu.
"Saya tidak ada data nama yang dobel, masih kurang karena ada 30-an KK belum masuk. Dan 35% dana Desa Oenbit adalah 536 juta rupiah lebih dibagikan kepada 251 KK, malah Juli sampai September dana tidak cukup,” ungkapnya pada Senin (1/7).
Lebih lanjut kepada Leko NTT, Marselus mengatakan pagu anggaran pada perubahan pertama APBDes disesuaikan dengan alokasi kepada 251 KPM. "Anggaran perubahan pertama pake pagu begitu, baru cair 15% nanti setelah 40%. Masih mau ajukan ke PMD untuk dapat rekomendasi Bupati karena ada penambahan pada bulan Juli, Agustus dan September. Berarti jumlahnya pasti berubah lagi. Kegiatan lain pasti hilang dan muncul ke BLT di Oenbit".
Baca juga: Masyarakat Desa Oenbit Protes Atas Dugaan Adanya Pendobelan Bantuan Covid-19 Bagi KPM
Selain keluhan di Desa Oenbit, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, keluhan masyarakat NTT terkait bantuan di tengah Pandemi Covid-19 didominasi oleh Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos dan BLT Dana Desa.
Data per 27 Mei 2020, keluhan yang masuk ke Ombudsman NTT sebagaimana rilis Antara News, terdapat sekitar 26 keluhan terkait BST. Sedangkan BLT Dana Desa terdapat 20 keluhan. Selain itu, ada beberapa keluhan juga terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada umumnya keluhan masyarakat berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya informasi persyaratan untuk memperoleh bantuan, informasi mekanisme pendataan penerima bantuan, masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan namun masuk dalam daftar KPM, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi tidak terdaftar. Selain itu, keluhan yang masuk ke Ombudsman NTT pun meliputi adanya Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer, hingga aparatur desa yang terdaftar sebagai penerima bantuan. (het)
Selain keluhan di Desa Oenbit, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, keluhan masyarakat NTT terkait bantuan di tengah Pandemi Covid-19 didominasi oleh Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos dan BLT Dana Desa.
Data per 27 Mei 2020, keluhan yang masuk ke Ombudsman NTT sebagaimana rilis Antara News, terdapat sekitar 26 keluhan terkait BST. Sedangkan BLT Dana Desa terdapat 20 keluhan. Selain itu, ada beberapa keluhan juga terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada umumnya keluhan masyarakat berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya informasi persyaratan untuk memperoleh bantuan, informasi mekanisme pendataan penerima bantuan, masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan namun masuk dalam daftar KPM, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi tidak terdaftar. Selain itu, keluhan yang masuk ke Ombudsman NTT pun meliputi adanya Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer, hingga aparatur desa yang terdaftar sebagai penerima bantuan. (het)
0 Response to "Masyarakat Protes Pendobelan Bantuan Covid-19, Kades Oenbit: Saya Tidak Ada Data Nama yang Dobel"
Posting Komentar