Oleh: Rima Melani Bilaut*
Sekolah itu Candu karya Roem Topatimasang. (Foto: HET)
Sekolah Itu Candu, sebuah buku yang ditulis oleh Roem Topatimasang pada tahun 1980, diterbitkan oleh INSISTpress. Roem adalah seorang mantan mahasiswa IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia) pada tahun 1976 – 1980. Karena keaktifannya sebagai aktivis mahasiswa pada masa itu, Roem sempat menjadi tahanan militer, kemudian dipecat dari status kemahasiswaannya. Setelah pemecatan itu, Roem aktif sebagai relawan di beberapa organisasi non-pemerintahan dan melakukan beberapa eksperimen terkait pendidikan politik kritis.
Pada tahun 1990 – 1996 ia “mengasingkan diri” di wilayah bagian timur Indonesia (Timor, Papua dan Maluku) sambil memusatkan kegiatannya pada kegiatan pengorganisasian masyarakat lokal melalui program-program pendidikan kerakyatan (popular education). Saya secara pribadi pernah bertemu dengan beliau di tahun 2017 ketika mengikuti sebuah kegiatan Pendidikan Pengorganisasian dan Penelitian Desa (P3D) yang diselenggarakan oleh Sekolah Rakyat Payo-Payo Inninawa di Desa Soga, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat itu Pak Roem (begitu saya memangilnya) merupakan salah satu mentor favorit saya dan melalui kegiatan tersebutlah saya diperkenalkan dengan Sekolah Itu Candu. Buku ini dimulai dengan ulasan terkait sejarah sekolah dari zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sekolah disebut sebagai schola, skhole, scola, scolae (bahasa Latin) yang artinya waktu luang atau waktu senggang yang digunakan untuk belajar.
Penyebutan sekolah dengan istilah-istilah tersebut merepresentasikan bagaimana orang-orang pada zaman Yunani Kuno melakukan kegiatan pembelajaran. Mereka menggunakan waktu luang untuk mempelajari hal-hal yang dirasa perlu dan butuh untuk mereka ketahui. Akan tetapi lama kelamaan, seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, fungsi sekolah mengalami beberapa tahap transformasi seperti scola materna (pengasuhan ibu sampai usia tertentu), scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah sebagai pengganti ayah ibu) lalu berkembang dengan klasifikasi berdasarkan tingkatan dan materi (Klasikal Pestalozzi oleh Heinrich Pestalozzi) hingga akhirnya membentuk sistem kurikulum. Sekolah yang awalnya tidak ada hal-hal yang baku, sekarang semuanya dibuat baku. Sekolah yang awalnya cuma berarti pengisian waktu luang kini bermakna dan mewujudkan diri sebagai suatu sistem kelembagaan pendidikan yang (kadangkala dan celaka sekaligus) diartikan sebagai wujud hakikat pendidikan itu sendiri.
Perubahan makna sekolah menjadi sebuah sistem kelembagaan dengan hal-hal baku inilah yang kemudian melahirkan ketimpangan-ketimpangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dan menjadi kritik Roem dalam buku ini. Sekalipun buku ini ditulis lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu, namun kritik-kritik tersebut nyatanya masih relevan dengan situasi sistem pendidikan kita saat ini.
Persepsi Masyarakat, Salah Kaprah Terhadap Arti Sekolah yang Sebenarnya
Sekolah telah menjadi suatu pengertian stereotip, stigma kental dalam alam pikiran masyarakat. Masyarakat telah terstigma dalam pandangan bahwa bersekolah atau menyekolahkan anak mereka agar pintar, mendapatkan pekerjaan di kantor (misalkan menjadi PNS), mendapatkan jodoh yang juga pintar dan lain sebagainya.
Dengan demikian pendidikan haruslah dilakukan dalam suatu lembaga yang jelas, memiliki mutu, gedung, ruang kelas, deretan mata pelajaran yang wajib, memberikan ijazah dan gelar akademis sebagai indikator yang mengindikasikan terdidiknya seseorang. Alhasil, sekolah-sekolah yang mencoba menyimpang dari kebiasaan umum tidak popular dan diminati banyak orang.
Roem menyinggung beberapa sekolah yang menyimpang dari kebiasaan umum, yang pada kenyataannya tidak diketahui orang tetapi melahirkan orang-orang hebat peraih Nobel seperti David Baltimore, Geral Edelmann dan Theodosius Dobzhansky dari Universitas Rockefeller di New York. Universitas ini tidak memiliki kurikulum sebagaimana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Perlu diketahui Universitas Rockefeller tenggelam di bawah bayang-banyak universitas “the big ten” Amerika serikat. Lantas, apakah terpelajar dan berijazah adalah dua hal yang sama sekali berbeda?
Sekolah Nyaris Menyeragamkan Segala Hal
Pada bagian ini Roem menulis bahwa Sekolah, ternyata memang bukan sesuatu yang netral atau bebas-nilai. Sekolah di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang terlanjur dianggap sebagai wahana terbaik bagi 'pewarisan dan pelestarian nilai-nilai'. Nilai-nilai tersebut wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam. Akibatnya pakaian diseragamkan, kewajiban bahkan pikiran siswa juga diseragamkan.
Saya pernah mengikuti diskusi, ada pernyataan bahwa siswa memakai pakaian yang seragam untuk menutupi ketidaksetaraan sosial di sekolah. Jika tanpa seragam akan ketahuan mana siswa yang miskin dan kaya. Maka jika tidak berseragam saat ke sekolah siswa akan dihukum dengan diusir keluar dari lingkungan sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran.
Hal senada dikemukakan Nanang Martono dalam bukunya Sekolah (bukan) Penjara. Menurutnya slogan bahwa seragam menunjukan keseragaman dan kesamaan status hanyalah mitos. Salah satu argumen Martono yang menarik adalah keberadaan seragam malah membuat biaya pendidikan semakin membengkak. Bahkan dalam kenyataannya seragam menjadi masalah ketika harga seragam tidak bisa di jangkau oleh masyarakat yang tidak mampu.
Selain itu keseragaman kewajiban yang ingin saya tambahkan disini adalah mengikuti Ujian Nasional. Roem melampirkan sebuah cuplikan berita Koran yang berjudul “Tidak Lulus Ujian Nasional, Siswi SMP Gantung Diri”. Menurut saya itu dampak tragis dari keseragaman kewajiban seluruh siswa di Indonesia mengikuti ujian Nasional. Sekali lagi sebuah diskriminasi berkedok keseragaman kewajiban diluncurkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Bagaimana mungkin mengukur kemampuan siswa di seluruh Indonesia yang notabene berbeda (sarana prasarana maupun akses), tapi dilakukan dengan menjawab soal yang tingkat kesukarannya sama?
Berdasarkan realitas tersebut, hemat saya satu persatu identitas (budaya) kita bisa luntur bahkan punah. Saya sangat sepakat dengan pernyataan seorang fasilitator dari Sanggar Anak Alam di Jogyakarta bahwa sistem pendidikan yang didesain oleh pemerintah kita saat ini menodai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang kita agung-agungkan sebagai moto Negara. Penyeragaman dengan kedok pemerataan pendidikan nyatanya hanya memarjinalkan dan melunturkan identitas anak-anak bangsa.
Sekolah Dijadikan Ladang Komoditi Berkedok Tujuan Nasional: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Melalui sajian percakapan antara seorang kepala sekolah dan staf guru, Roem mengkritik pendidikan (sekolah) yang tidak lagi mengupayakan berkembangnya pengetahuan seseorang. Sekolah telah berubah menjadi salah satu aset untuk mencari dan mengeruk keuntungan semata. Sekolah sudah seperti sebuah perusahaan bisnis dimana Kepala sekolah bertindak sebagai direktur perusahaan, guru dan pegawai administrasi sebagai pelayan jasa sedangkan siswa sebagai konsumen.
Roem juga mengangkat pandangan Ivan Illich mengenai sekolah dalam percakapan tersebut. Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam bukunya De-schooling Society: Bebas dari Sekolah, Illich berpendapat bahwa sekolah tidak otomatis sama apalagi sebangun dengan pendidikan. Sekolah malahan membuat anak didik menjadi frustasi, mensponsori kemajuan pembangunan yang mengagung-agungkan produksi, konsumsi dan laba sebagai satu-satunya pendongkrak mutu hidup manusia. Menurutnya universitas pun hanya sekedar mencetak dan memasok tukang-tukang yang melayani masyarakat kapitalis-konsumeristik, memberi ijazah sebagai legitimasi dan memarjinalkan orang-orang yang tidak cocok dengannya.
Contoh dari pendapat ini menyata dalam sekolah yang dijadikan sebagai tempat untuk mencetak tenaga handal dalam pasar tenaga kerja melalui slogan-slogan menjanjikan. Daftar cepat, biaya hemat, Prestasi Dahsyat. Daftarkan segerah dan raihlah Kesempatan berkarir yang luar biasa! Celakanya bagi masyarakat yang telah terstigma dengan arti sekolah yang keliru, slogan-slogan tersebut seperti angin segar bagi mata dan telinga mereka.
Sekolah (Sistem Pendidikan) Tidak Membebaskan
Sekolah atau sistem pendidikan saat ini tidak lagi memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menikmati waktu luang mereka. Sekolah malah mengekang kebebasan itu dengan kesombongan kurikulum dalam kelas untuk belajar dan belajar. Akibatnya pelajar atau mahasiswa diisolasi dari masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Saat mereka belajar, ketidakadilan terus saja terjadi. Misalkan saat sebagaian anak Indonesia yang lain pergi ke sekolah untuk belajar, sebagian malah tidak bersekolah, bahkan mengorbankan waktu bermain dan belajar demi mencari nafkah. Akhirnya tak heran jika anak-anak yang berhasil memperoleh ijazah menindas anak-anak yang tidak pernah bersekolah.
Hasil survey lembaga riset dan analisis YouGov-Cambridge Globalism Project yang melibatkan 25.000 orang dari berbagai negara di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika di tahun 2019 menyatakan Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah orang yang tak percaya perubahan iklim terbanyak. Posisi kedua diduduki Arab Saudi, diikuti Amerika Serikat. Fakta ini selain menunjukan bahwa isu lingkungan sangat minim diajarkan di sekolah, juga menjadi bukti bahwa perubahan-perubahan seperti penurunan intensitas hujan, kekeringan yang panjang, badai el nino, krisis pangan yang terjadi di masyarakat akibat perubahan iklim benar-benar berada di luar tembok sekolah.
Melalui essay Anak-Anak Laut dan Robohnya Sekolah Rakyat, Roem menggambarkan betapa bahagianya anak-anak ketika pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi hal ini kemudian berubah dengan munculnya sebuah sistem pendidikan (sekolah) yang sangat Jawa sentris. Situasi dan pola pikir orang kota seolah dipaksakan ke pelajar di daerah-daerah pelosok.
Tahun 2019 lalu, beredar tulisan seorang guru muda lulusan salah satu Universitas di Kota Kupang pada sebuah fanpage di facebook. Guru muda ini menceritakan pengalamannya dalam mengajar anak-anak SDI Kaibusene, sebuah sekolah di pedalaman Distrik Haju, Kabupaten Mappi, Papua. Dalam tulisan itu, disebutkannya bahwa setelah ia mengajar kurang lebih satu tahun, anak didiknya mulai memiliki mimpi untuk naik pesawat, naik mobil mewah, tidur di atas spon dan menjadi orang hebat seperti orang-orang di Jakarta. Mereka menjadi giat membaca, menulis dan tidak mau lagi ke hutan. Bahkan kepada orang tua, guru muda tersebut dan guru-guru lainnya bersikeras dengan berkata “cukup mace dan pace saja ke hutan. Anak dorang dengan kita belajar supaya besok-besok mereka bisa beli beras kasih pace dorang makan ka”.
Nada tulisan tersebut sangat motivasional, akan tetapi isinya benar-benar mewakili pemikiran yang tergerus dengan idealisme sekolah. Sangat disayangkan sekali standar hidup sejahtera yang dijual jika bersekolah adalah hidup mewah seperti orang-orang kaya kota dan makan nasi. Ini jelas-jelas menjauhkan anak-anak Papua dari konteks hidup mereka yang hidup dari hutan untuk mengambil sagu, berburu atau berkebun. Saat anak-anak ini belajar di kelas agar kelak bisa membeli beras, hutan mereka telah habis ditebang untuk aktivitas pertambangan atau diubah menjadi kebun kelapa sawit.
Dengan adanya sistem tersebut, siswa juga ditanamkan hal-hal asing atau hal-hal baru yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contoh lain yang cukup mirip dengan kisah guru muda di atas juga ditemukan dalam sebuah artikel berjudul “Menanam Lontar di Langit”, Jhonatan Alfrendi mengemukakan bahwa anak Sabu Raijua dalam kesehariannya bermain di laut, bertemankan gelombang ketika tiba di ruang kelas merasa asing dengan materi “langit”. Artinya, anak-anak disuruh menghafal materi-materi tentang Eropa, raja-raja dan sejarah kerajaan di Jawa pada masa prakemerdekaan, ataupun tentang bilangan kubik yang sangat rumit.
Kebiasaan memancing ikan atau menanam lontar malah tidak diajarkan oleh kurikulum. Budaya mereka justru tak didukung kurikulum, dengan demikian kurikulum seolah menuntut anak-anak untuk menanam lontar di langit. Sangat mustahil!
Pada tahun 1990 – 1996 ia “mengasingkan diri” di wilayah bagian timur Indonesia (Timor, Papua dan Maluku) sambil memusatkan kegiatannya pada kegiatan pengorganisasian masyarakat lokal melalui program-program pendidikan kerakyatan (popular education). Saya secara pribadi pernah bertemu dengan beliau di tahun 2017 ketika mengikuti sebuah kegiatan Pendidikan Pengorganisasian dan Penelitian Desa (P3D) yang diselenggarakan oleh Sekolah Rakyat Payo-Payo Inninawa di Desa Soga, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat itu Pak Roem (begitu saya memangilnya) merupakan salah satu mentor favorit saya dan melalui kegiatan tersebutlah saya diperkenalkan dengan Sekolah Itu Candu. Buku ini dimulai dengan ulasan terkait sejarah sekolah dari zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sekolah disebut sebagai schola, skhole, scola, scolae (bahasa Latin) yang artinya waktu luang atau waktu senggang yang digunakan untuk belajar.
Penyebutan sekolah dengan istilah-istilah tersebut merepresentasikan bagaimana orang-orang pada zaman Yunani Kuno melakukan kegiatan pembelajaran. Mereka menggunakan waktu luang untuk mempelajari hal-hal yang dirasa perlu dan butuh untuk mereka ketahui. Akan tetapi lama kelamaan, seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, fungsi sekolah mengalami beberapa tahap transformasi seperti scola materna (pengasuhan ibu sampai usia tertentu), scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah sebagai pengganti ayah ibu) lalu berkembang dengan klasifikasi berdasarkan tingkatan dan materi (Klasikal Pestalozzi oleh Heinrich Pestalozzi) hingga akhirnya membentuk sistem kurikulum. Sekolah yang awalnya tidak ada hal-hal yang baku, sekarang semuanya dibuat baku. Sekolah yang awalnya cuma berarti pengisian waktu luang kini bermakna dan mewujudkan diri sebagai suatu sistem kelembagaan pendidikan yang (kadangkala dan celaka sekaligus) diartikan sebagai wujud hakikat pendidikan itu sendiri.
Perubahan makna sekolah menjadi sebuah sistem kelembagaan dengan hal-hal baku inilah yang kemudian melahirkan ketimpangan-ketimpangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dan menjadi kritik Roem dalam buku ini. Sekalipun buku ini ditulis lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu, namun kritik-kritik tersebut nyatanya masih relevan dengan situasi sistem pendidikan kita saat ini.
Persepsi Masyarakat, Salah Kaprah Terhadap Arti Sekolah yang Sebenarnya
Sekolah telah menjadi suatu pengertian stereotip, stigma kental dalam alam pikiran masyarakat. Masyarakat telah terstigma dalam pandangan bahwa bersekolah atau menyekolahkan anak mereka agar pintar, mendapatkan pekerjaan di kantor (misalkan menjadi PNS), mendapatkan jodoh yang juga pintar dan lain sebagainya.
Dengan demikian pendidikan haruslah dilakukan dalam suatu lembaga yang jelas, memiliki mutu, gedung, ruang kelas, deretan mata pelajaran yang wajib, memberikan ijazah dan gelar akademis sebagai indikator yang mengindikasikan terdidiknya seseorang. Alhasil, sekolah-sekolah yang mencoba menyimpang dari kebiasaan umum tidak popular dan diminati banyak orang.
Roem menyinggung beberapa sekolah yang menyimpang dari kebiasaan umum, yang pada kenyataannya tidak diketahui orang tetapi melahirkan orang-orang hebat peraih Nobel seperti David Baltimore, Geral Edelmann dan Theodosius Dobzhansky dari Universitas Rockefeller di New York. Universitas ini tidak memiliki kurikulum sebagaimana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Perlu diketahui Universitas Rockefeller tenggelam di bawah bayang-banyak universitas “the big ten” Amerika serikat. Lantas, apakah terpelajar dan berijazah adalah dua hal yang sama sekali berbeda?
Sekolah Nyaris Menyeragamkan Segala Hal
Pada bagian ini Roem menulis bahwa Sekolah, ternyata memang bukan sesuatu yang netral atau bebas-nilai. Sekolah di Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang terlanjur dianggap sebagai wahana terbaik bagi 'pewarisan dan pelestarian nilai-nilai'. Nilai-nilai tersebut wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam. Akibatnya pakaian diseragamkan, kewajiban bahkan pikiran siswa juga diseragamkan.
Saya pernah mengikuti diskusi, ada pernyataan bahwa siswa memakai pakaian yang seragam untuk menutupi ketidaksetaraan sosial di sekolah. Jika tanpa seragam akan ketahuan mana siswa yang miskin dan kaya. Maka jika tidak berseragam saat ke sekolah siswa akan dihukum dengan diusir keluar dari lingkungan sekolah dan tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran.
Hal senada dikemukakan Nanang Martono dalam bukunya Sekolah (bukan) Penjara. Menurutnya slogan bahwa seragam menunjukan keseragaman dan kesamaan status hanyalah mitos. Salah satu argumen Martono yang menarik adalah keberadaan seragam malah membuat biaya pendidikan semakin membengkak. Bahkan dalam kenyataannya seragam menjadi masalah ketika harga seragam tidak bisa di jangkau oleh masyarakat yang tidak mampu.
Selain itu keseragaman kewajiban yang ingin saya tambahkan disini adalah mengikuti Ujian Nasional. Roem melampirkan sebuah cuplikan berita Koran yang berjudul “Tidak Lulus Ujian Nasional, Siswi SMP Gantung Diri”. Menurut saya itu dampak tragis dari keseragaman kewajiban seluruh siswa di Indonesia mengikuti ujian Nasional. Sekali lagi sebuah diskriminasi berkedok keseragaman kewajiban diluncurkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Bagaimana mungkin mengukur kemampuan siswa di seluruh Indonesia yang notabene berbeda (sarana prasarana maupun akses), tapi dilakukan dengan menjawab soal yang tingkat kesukarannya sama?
Berdasarkan realitas tersebut, hemat saya satu persatu identitas (budaya) kita bisa luntur bahkan punah. Saya sangat sepakat dengan pernyataan seorang fasilitator dari Sanggar Anak Alam di Jogyakarta bahwa sistem pendidikan yang didesain oleh pemerintah kita saat ini menodai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang kita agung-agungkan sebagai moto Negara. Penyeragaman dengan kedok pemerataan pendidikan nyatanya hanya memarjinalkan dan melunturkan identitas anak-anak bangsa.
Sekolah Dijadikan Ladang Komoditi Berkedok Tujuan Nasional: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
Melalui sajian percakapan antara seorang kepala sekolah dan staf guru, Roem mengkritik pendidikan (sekolah) yang tidak lagi mengupayakan berkembangnya pengetahuan seseorang. Sekolah telah berubah menjadi salah satu aset untuk mencari dan mengeruk keuntungan semata. Sekolah sudah seperti sebuah perusahaan bisnis dimana Kepala sekolah bertindak sebagai direktur perusahaan, guru dan pegawai administrasi sebagai pelayan jasa sedangkan siswa sebagai konsumen.
Roem juga mengangkat pandangan Ivan Illich mengenai sekolah dalam percakapan tersebut. Jika ditelusuri lebih lanjut, dalam bukunya De-schooling Society: Bebas dari Sekolah, Illich berpendapat bahwa sekolah tidak otomatis sama apalagi sebangun dengan pendidikan. Sekolah malahan membuat anak didik menjadi frustasi, mensponsori kemajuan pembangunan yang mengagung-agungkan produksi, konsumsi dan laba sebagai satu-satunya pendongkrak mutu hidup manusia. Menurutnya universitas pun hanya sekedar mencetak dan memasok tukang-tukang yang melayani masyarakat kapitalis-konsumeristik, memberi ijazah sebagai legitimasi dan memarjinalkan orang-orang yang tidak cocok dengannya.
Contoh dari pendapat ini menyata dalam sekolah yang dijadikan sebagai tempat untuk mencetak tenaga handal dalam pasar tenaga kerja melalui slogan-slogan menjanjikan. Daftar cepat, biaya hemat, Prestasi Dahsyat. Daftarkan segerah dan raihlah Kesempatan berkarir yang luar biasa! Celakanya bagi masyarakat yang telah terstigma dengan arti sekolah yang keliru, slogan-slogan tersebut seperti angin segar bagi mata dan telinga mereka.
Sekolah (Sistem Pendidikan) Tidak Membebaskan
Sekolah atau sistem pendidikan saat ini tidak lagi memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menikmati waktu luang mereka. Sekolah malah mengekang kebebasan itu dengan kesombongan kurikulum dalam kelas untuk belajar dan belajar. Akibatnya pelajar atau mahasiswa diisolasi dari masalah-masalah aktual yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Saat mereka belajar, ketidakadilan terus saja terjadi. Misalkan saat sebagaian anak Indonesia yang lain pergi ke sekolah untuk belajar, sebagian malah tidak bersekolah, bahkan mengorbankan waktu bermain dan belajar demi mencari nafkah. Akhirnya tak heran jika anak-anak yang berhasil memperoleh ijazah menindas anak-anak yang tidak pernah bersekolah.
Hasil survey lembaga riset dan analisis YouGov-Cambridge Globalism Project yang melibatkan 25.000 orang dari berbagai negara di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika di tahun 2019 menyatakan Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah orang yang tak percaya perubahan iklim terbanyak. Posisi kedua diduduki Arab Saudi, diikuti Amerika Serikat. Fakta ini selain menunjukan bahwa isu lingkungan sangat minim diajarkan di sekolah, juga menjadi bukti bahwa perubahan-perubahan seperti penurunan intensitas hujan, kekeringan yang panjang, badai el nino, krisis pangan yang terjadi di masyarakat akibat perubahan iklim benar-benar berada di luar tembok sekolah.
Melalui essay Anak-Anak Laut dan Robohnya Sekolah Rakyat, Roem menggambarkan betapa bahagianya anak-anak ketika pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi hal ini kemudian berubah dengan munculnya sebuah sistem pendidikan (sekolah) yang sangat Jawa sentris. Situasi dan pola pikir orang kota seolah dipaksakan ke pelajar di daerah-daerah pelosok.
Tahun 2019 lalu, beredar tulisan seorang guru muda lulusan salah satu Universitas di Kota Kupang pada sebuah fanpage di facebook. Guru muda ini menceritakan pengalamannya dalam mengajar anak-anak SDI Kaibusene, sebuah sekolah di pedalaman Distrik Haju, Kabupaten Mappi, Papua. Dalam tulisan itu, disebutkannya bahwa setelah ia mengajar kurang lebih satu tahun, anak didiknya mulai memiliki mimpi untuk naik pesawat, naik mobil mewah, tidur di atas spon dan menjadi orang hebat seperti orang-orang di Jakarta. Mereka menjadi giat membaca, menulis dan tidak mau lagi ke hutan. Bahkan kepada orang tua, guru muda tersebut dan guru-guru lainnya bersikeras dengan berkata “cukup mace dan pace saja ke hutan. Anak dorang dengan kita belajar supaya besok-besok mereka bisa beli beras kasih pace dorang makan ka”.
Nada tulisan tersebut sangat motivasional, akan tetapi isinya benar-benar mewakili pemikiran yang tergerus dengan idealisme sekolah. Sangat disayangkan sekali standar hidup sejahtera yang dijual jika bersekolah adalah hidup mewah seperti orang-orang kaya kota dan makan nasi. Ini jelas-jelas menjauhkan anak-anak Papua dari konteks hidup mereka yang hidup dari hutan untuk mengambil sagu, berburu atau berkebun. Saat anak-anak ini belajar di kelas agar kelak bisa membeli beras, hutan mereka telah habis ditebang untuk aktivitas pertambangan atau diubah menjadi kebun kelapa sawit.
Dengan adanya sistem tersebut, siswa juga ditanamkan hal-hal asing atau hal-hal baru yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contoh lain yang cukup mirip dengan kisah guru muda di atas juga ditemukan dalam sebuah artikel berjudul “Menanam Lontar di Langit”, Jhonatan Alfrendi mengemukakan bahwa anak Sabu Raijua dalam kesehariannya bermain di laut, bertemankan gelombang ketika tiba di ruang kelas merasa asing dengan materi “langit”. Artinya, anak-anak disuruh menghafal materi-materi tentang Eropa, raja-raja dan sejarah kerajaan di Jawa pada masa prakemerdekaan, ataupun tentang bilangan kubik yang sangat rumit.
Kebiasaan memancing ikan atau menanam lontar malah tidak diajarkan oleh kurikulum. Budaya mereka justru tak didukung kurikulum, dengan demikian kurikulum seolah menuntut anak-anak untuk menanam lontar di langit. Sangat mustahil!
Pengalaman Alfrendi senada dengan pengalaman Paulo Freire, seorang tokoh Pendidikan untuk Pembebasan. Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas; ia menceritakan bagaimana anak-anak dan orang dewasa buta huruf di Brazil diajarkan untuk menghafal hal-hal asing yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.
Menurutnya sistem pendidikan dengan gaya seperti ini adalah sistem pendidikan gaya bank. Artinya, dalam proses belajar mengajar guru tidak memberikan pengertian kepada nara didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Karena hanya disimpan, hal ini mematikan daya kritis dan daya cipta nara didik. Ini juga disebut oleh Freire sebagai upaya membisukan masyarakat. Akibatnya sistem pendidikan gaya bank akan menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan. Roem juga menjadikan situasi tersebut untuk memperkuat kritikannya terhadap sistem pendidikan (sekolah) di Indonesia yang sama sekali tidak membebaskan.
Pendidikan Alternatif
Menyikapi keempat poin di atas, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain. Beberapa bulan lalu, saya berkesempatan mendapat beasiswa untuk belajar selama 6 bulan di New Zealand tentang pembangunan berkelanjutan. Di sana, saya mengunjungi sebuah sekolah di daerah pesisir paling timur (East Coast) dari New Zealand. Sekolah dimaksud adalah sebuah sekolah adat karena tidak mengadopsi kerangka kurikulum nasional yang diberikan oleh pemerintah New Zealand. Sekolah ini menggunakan kurikulum Maori dimana dalam proses pembelajaran, siswa diajarkan tentang budaya Maori (bahasa, leluhur, tradisi hingga pengelolaan sumber daya alam secara tradisional) yang saat ini terancam hilang di generasi mereka.
Jika pada kurikulum mainstream, mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam dijadikan sebagai mata pelajaran utama. Di sekolah ini mata pelajaran tersebut hanya dijadikan sebagai mata pelajaran penunjang. Saya terpukau dengan cara belajar siswa-siswa di sana yang tidak melulu di dalam kelas.
Pada sebuah kesempatan seusai kunjungan itu, saya bersama teman-teman berkunjung ke sebuah pantai di dekat sekolah tersebut sambil menunggu makan siang. Pantai itu ramai dikunjungi anak-anak. Awalnya saya berpikir kalau mereka adalah pengunjung yang ingin berekreasi. Akan tetapi setelah berbincang bersama seorang wanita yang tidak lain adalah guru dari sekolah yang baru saya kunjungi, saya pun kemudian tahu kalau mereka adalah murid-murid dari sekolah tersebut. Satu hal yang berkesan dalam percakapan itu, guru tersebut menyatakan bahwa sebagai anak-anak pesisir mereka harus tau bagaimana caranya untuk berenang, mencari ikan dan bersahabat dengan gelombang. Sekolah sudah seharusnya mengajarkan mereka tentang hal-hal ini. Di samping itu, Ia juga menyatakan bahwa dirinya begitu menikmati pekerjaannya. Sebab ia mengajar sambil refreshing bersama murid-muridnya.
Jika belajar dari Negara lain dianggap terlalu jauh, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada berbagai sekolah alternatif yang bisa dijadikan rujukan untuk sistem pendidikan kita. Misalnya di pedalaman Kalimantan ada Sokola Rimba yang dirintis oleh Butet Manurung dan saat ini juga sedang dirintis di Sumba. Selain Sokola Rimba ada juga Sanggar Anak Alam (SALAM) di Jogjakarta. Saya yakin bahwa pemerintah dalam merencanaan sistem pendidikan sudah seharusnya belajar dari gerakan-gerakan pendidikan alternatif yang sudah banyak ditemukan di Indonesia saat ini. Pendidikan harusnya dijalankan dengan menyesuaikan keadaan masing-masing daerah di seluruh Indonesia, bukan dengan mendigitalisasi segala sesuatu yang bagi orang-orang di sebagian daerah masih asing untuk disentuh.
Menurutnya sistem pendidikan dengan gaya seperti ini adalah sistem pendidikan gaya bank. Artinya, dalam proses belajar mengajar guru tidak memberikan pengertian kepada nara didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Karena hanya disimpan, hal ini mematikan daya kritis dan daya cipta nara didik. Ini juga disebut oleh Freire sebagai upaya membisukan masyarakat. Akibatnya sistem pendidikan gaya bank akan menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan. Roem juga menjadikan situasi tersebut untuk memperkuat kritikannya terhadap sistem pendidikan (sekolah) di Indonesia yang sama sekali tidak membebaskan.
Pendidikan Alternatif
Menyikapi keempat poin di atas, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain. Beberapa bulan lalu, saya berkesempatan mendapat beasiswa untuk belajar selama 6 bulan di New Zealand tentang pembangunan berkelanjutan. Di sana, saya mengunjungi sebuah sekolah di daerah pesisir paling timur (East Coast) dari New Zealand. Sekolah dimaksud adalah sebuah sekolah adat karena tidak mengadopsi kerangka kurikulum nasional yang diberikan oleh pemerintah New Zealand. Sekolah ini menggunakan kurikulum Maori dimana dalam proses pembelajaran, siswa diajarkan tentang budaya Maori (bahasa, leluhur, tradisi hingga pengelolaan sumber daya alam secara tradisional) yang saat ini terancam hilang di generasi mereka.
Jika pada kurikulum mainstream, mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam dijadikan sebagai mata pelajaran utama. Di sekolah ini mata pelajaran tersebut hanya dijadikan sebagai mata pelajaran penunjang. Saya terpukau dengan cara belajar siswa-siswa di sana yang tidak melulu di dalam kelas.
Pada sebuah kesempatan seusai kunjungan itu, saya bersama teman-teman berkunjung ke sebuah pantai di dekat sekolah tersebut sambil menunggu makan siang. Pantai itu ramai dikunjungi anak-anak. Awalnya saya berpikir kalau mereka adalah pengunjung yang ingin berekreasi. Akan tetapi setelah berbincang bersama seorang wanita yang tidak lain adalah guru dari sekolah yang baru saya kunjungi, saya pun kemudian tahu kalau mereka adalah murid-murid dari sekolah tersebut. Satu hal yang berkesan dalam percakapan itu, guru tersebut menyatakan bahwa sebagai anak-anak pesisir mereka harus tau bagaimana caranya untuk berenang, mencari ikan dan bersahabat dengan gelombang. Sekolah sudah seharusnya mengajarkan mereka tentang hal-hal ini. Di samping itu, Ia juga menyatakan bahwa dirinya begitu menikmati pekerjaannya. Sebab ia mengajar sambil refreshing bersama murid-muridnya.
Jika belajar dari Negara lain dianggap terlalu jauh, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada berbagai sekolah alternatif yang bisa dijadikan rujukan untuk sistem pendidikan kita. Misalnya di pedalaman Kalimantan ada Sokola Rimba yang dirintis oleh Butet Manurung dan saat ini juga sedang dirintis di Sumba. Selain Sokola Rimba ada juga Sanggar Anak Alam (SALAM) di Jogjakarta. Saya yakin bahwa pemerintah dalam merencanaan sistem pendidikan sudah seharusnya belajar dari gerakan-gerakan pendidikan alternatif yang sudah banyak ditemukan di Indonesia saat ini. Pendidikan harusnya dijalankan dengan menyesuaikan keadaan masing-masing daerah di seluruh Indonesia, bukan dengan mendigitalisasi segala sesuatu yang bagi orang-orang di sebagian daerah masih asing untuk disentuh.
Kupang, Februari 2020
*Rima Melani Bilaut, Alumni program INSPIRASI (Indonesian Young Leader Program) 2019, Deputi WALHI NTT, Pembina Sahabat Alam NTT.
*Rima Melani Bilaut, Alumni program INSPIRASI (Indonesian Young Leader Program) 2019, Deputi WALHI NTT, Pembina Sahabat Alam NTT.
0 Response to "Sekolah, Antara Formal dan Alternatif"
Posting Komentar