Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Penahanan dan Pemidanaan Jurnalis Mongabay Philip Jacobson

Jakarta, LekoNTT.com - Komite Keselamatan Jurnalis mengecam penahanan dan pemidanaan Philip Jacobson, editor Mongabay, atas masalah administrasi. Philip Jacobson ditahan di Rumah Tahanan Palangkaraya atas dugaan pelanggaran visa oleh Imigrasi Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa, 21 Januari 2020. Philip diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

Philip Jacobson, Editor Mongabay. (Foto: Ist)

Philip sebelumnya telah menjadi tahanan kota selama 1 bulan. Dia ditahan pada 17 Desember 2019 selepas mendatangi acara dengar pendapat antara DPRD Kalimantan Tengah dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis, Sasmito Madrim melalui keterangan tertulis yang diterima LekoNTT.com (23/1) menilai penahanan dan penetapan status tersangka Philip Jacobson sangat berlebihan dan mencoreng demokrasi di Indonesia. Menurutnya, tindakan Philip yang mengikuti rangkaian kegiatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) termasuk menghadiri audiensi DPRD merupakan bentuk aktivitas yang masih sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

"Tindakan penahanan dan pemidanaan yang berlebihan ini juga membangkitkan kecurigaan terhadap motif pemerintah. Jangan sampai ada dugaan penahanan itu adalah refleksi sikap antikritik dan sensitivitas yang berlebihan atas laporan-laporan investigasi lingkungan yang diterbitkan Philip Jacobson di Mongabay," ungkap Sasmito.

Ia pun menegaskan posisi Philip sebagai editor Mongabay, media massa yang aktif menyoroti isu permasalahan lingkungan yang salah satunya terjadi di Indonesia. "Beberapa berita yang pernah dimuat di Mongabay di antaranya adalah kerusakan hutan dan lingkungan di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lain. Selain itu, Mongabay juga menyoroti konflik lahan antara masyarakat adat dan sejumlah perusahaan serta antara masyarakat adat dan pemerintah."

Ade Wahyudin, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ketika dihubungi LekoNTT.com mengatakan, penanganan terhadap kasus Philip Jacobson seharusnya tidak ditindak secara pidana, karena jurnalisme bukan kejahatan. "Pemidanaan terhadap jurnalis juga menjadi catatan buruk Indonesia di kalangan komunitas internasional," lanjutnya. Ade pun mengungkapkan, saat ini Komite Keselamatan Jurnalis terus melakukan komunikasi dengan pengacara di lokasi terkait kasus yang dialami Philip.

Baca juga: Imigrasi Palangka Raya Tahan Jurnalis Mongabay Philip Jacobson

Atas tindakan tersebut, Komite Keselamatan Jurnalis menuntut agar Kantor Imigrasi Palangkaraya segera melepaskan dan membebaskan Philip Jacobson dari jerat pidana. Komite menilai, dalam kasus tersebut tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh jurnalis Mongabay Philip Jacobson.

Selain itu, komite juga meminta Presiden Jokowi memastikan tidak ada upaya kriminalisasi jurnalis dan pers karena hal tersebut dapat mencoreng nama baik Indonesia dalam komunitas pers di Internasional. Presiden Jokowi harus memastikan keterbukaan informasi dan akses jurnalis asing untuk meliput di Indonesia atas dasar kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan hak asasi manusia.

Untuk diketahui, Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019. Komite ini beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Komite Keselamatan Jurnalis, secara khusus bertujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. (het)

Related Posts:

Tweet