Rasis, Peristiwa Papua dan Keberpihakan Media

Dua hari setelah perayaan kenang hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, tepatnya 19 Agustus 2019,  jalanan di ibu-ibu kota macet, tidak ada aktivitas ataupun pelayanan di kantor-kantor, beberapa sekolah diliburkan. Semua turun ke jalan, menempuh jarak berkilo-kilo meter. Orang-orang masih hanyut dalam perayaan kemerdekaan ini Negara dalam rupa karnaval.

Foto: akun Instagram PSSI

Agar bernilai estetis, nasionalisme berbalut lokalitas, busana daerah dari berbagai etnis dikenakan, sebut saja di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Actus itu dilabeli karnaval budaya, demikian kebiasaan merayakan kemerdekaan dalam segala bentuk, itu budaya!

Pandangan publik, merdeka itu bebas dari segala belenggu, apapun itu (lupakan konsep ‘merdeka’ ala Putu Wijaya). Drum band dari kelompok anak-anak hingga orang muda, bahkan kelompok aparat keamanan, itu suara-suara – pekik kemerdekaan, semua merayakan kemenangan.

Saat yang sama, ada samasaudara di beberapa kota di Papua juga turun ke jalan jalan. Masih sama, jalanan macet-lumpuh total. Apa yang bikin beda?

Tiang-tiang listrik dirubuh-cabut, kantor yang adalah rumah rakyat dibakar, rusuh dimana-mana. Itu bukan pekik kemerdekaan, bukan pula karnaval berlabel budaya, tapi itu semua adalah pekik kesakitan. Iya, mereka sakit, sakit hati yang paling!

Mengapa ada itu rasa sakit? Segala kemugkinan bisa jadi ‘sebab’, tetapi dalam situasi yang demikian, sakit itu datangnya dari sesama yang se-tanah air, sebangsa; hidup bersama sebagai saudara dalam dalam satu 'induk'. Eh, tapi induk kok 'bunuh' anaknya sendiri? Ada sekian catatan panjang kekerasan dan pelanggaran HAM di sana (baca: Pelanggaran HAM). Sesama, untuk beberapa saat dianggap musuh bahkan disapa secara tidak beradab. Disadari atau tidak, nama-nama binatang menggantikan nama manusia. Sungguh rasis!

Mungkin, semua itu akibat dari ego dan amarah yang tak terkendali. Bisa saja dengan mudah kita berucap, tetapi saat yang sama menimbulkan luka dan sakit, bahkan trauma berkepanjangan. Akibat semacam ini tentu tidak kita inginkan bersama. Baiklah sebelum lanjut, mari, bersama Franky Sahilatua melalui gema suara Edo Kondolangit, kita bernyanyi:

Tanah Papua

Tanah Papua tanah yang kaya

surga kecil jatuh ke bumi 

seluas tanah sebanyak madu

adalah harta harapan

Tanah Papua tanah leluhur

di sana aku lahir

bersama angin bersama daun

aku di besarkan

Hitam kulit keriting rambut, aku Papua 

Hitam kulit keriting rambut, aku Papua

Biar nanti langit terbelah, aku Papua

dst….

Rasis, Isyarat Superioritas dalam Bangsa yang Majemuk

Indonesia sebagai bangsa yang besar, memiliki banyak suku, budaya, Bahasa, keyakinan, dan lain-lain yang merupakan kekayaan bagi ini Negeri.  Itu sebabnya, persatuan senantiasa menjadi kebanggaan. Ya, kita patut berbangga bahwa kemajemukan menjadikan kita satu, itu luar biasa.

Menjadi orang Indonesia ialah suatu kebanggan lebih. Hidup bersama dalam satu rumah, yang sama. Hidup sebagai saudari dan saudara, itu wujud persatuan. Anda dan saya sebagai bagian intim dari bangsa Indonesia, memang sering merasa bangga, sebab ini negeri dihuni bangsa yang besar, itu kita, di rumah kita.

Namanya juga rumah. Kadang, ‘piring dan gelas’ perlu dibunyikan (selagi tidak pecah), agar kita mampu mengerti lalu memahami arti dari persatuan itu sendiri. Namun keseringan bisa menjadikan kita dimangsa ego hingga actus yang menyata, bisa saja tidak beradab.

Keseringan itulah pertanda adanya superioritas. Ada individu/ bangsa/ suku/ golongan tertentu ingin ‘melebihi’ yang lain. Artinya, bangsa yang majemuk selain sebagai wujud kekuatan, dalam situasi tertentu dapat melahirkan ‘keterasingan’.

Peristiwa Papua menjadi satu catatan penting bagi bangsa Indonesia untuk lebih berbenah lagi. Persatuan tengah diguncang, oleh kita sendiri. Kita boleh sepakat dengan Ligia Judith Giay bahwa “rasisme adalah masalah Indonesia, bukan orang Papua”, pernyataan yang kemudian menjadi judul tulisannya di Tirto.id.

Ligia melalui pengalamannya mengisahkan tentang bagaiamana orang Papua menghadapi berbagai stereotip (serba kekurangan) sampai kemanusiaan pun harus dikoyak-koyak. Anggapan-anggapan ‘serba kekurangan’ terhadap orang Papua “dipelihara dan dipraktikkan pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia hari ini mengulanginya”.

Ungkapan dan tindakan-tindakan rasis dalam realitas digalakkan oleh kelompok-kelompok mayoritas (superior). Saat ini dialami oleh saudari-saudara asal Papua, bisa saja esok dialami oleh semua kita yang dianggap ‘minim’ dalam segala hal. Atau mungkin sudah terjadi dan berlangsung lama, tapi luput dari perhatian? Entahlah.

Negara, dalam hal ini pemerintah juga belum mampu mengatasi perselisihan yang ada. Masih lebih banyak kata ‘maaf’ dan sejenisnya yang selalu diserukan. Bahkan ada gejala ketakberpihakan pemerintah terhadap teman-teman, korban rasis.

Salah satu contoh adalah memperlambat akses internet (disinformasi) di Papua oleh Kemkominfo beberapa waktu lalu.  Hanya itu sajakah yang bisa dilakukan pemerintah? Sudahkah para pelaku ujaran rasis ditindak tegas?

Sebagai bangsa yang majemuk, keangkuhan dari pihak tertentu sering ditonjolkan. Peristiwa Papua bisa mengukur sejauh mana kerendahan hati dan sikap saling menghargai sebagai samasaudara.

Kita perlu ‘menanam, menumbuhkan dan memelihara’ sikap tersebut. Adalah mulia ketika individu-individu ataupun kelompok-kelompok terus menjadikan itu sikap sebagai spirit yang harus dibangun, bersama!

Pemerintah perlu rendah hati dalam mengatasi masalah yang ada dengan tidak muluk-muluk melontarkan pernyataan-pernyataan seremonial, demikian dengan masyarakat juga harus menyikapi setiap masalah dengan tidak membuat situasi ‘memanas’. Semua pihak, termasuk kita perlu ‘masuk’ ke dalam persoalan. Akar dari segala bentuk rasis perlu ‘dicabut’ dengan kebijakan yang berlaku. Memang berat, tapi itu keharusan! Sebab tindakan rasis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Keberpihakan Media Massa, Jurnalisme Damai?

Kebanyakan orang terjebak dalam berbagai stigma buruk tentang Papua, konyolnya beberapa media pemberitaan pun kerapkali menjadikan itu sebagai sasaran pemberitaan. Disadari atau tidak, media-media turut berkontribusi dalam ‘memancing’ rasisme di Indonesia.

Media-media yang tidak netral adalah wujud superioritas yang lain. Media, khususnya jurnalis tampaknya mengabaikan kode etik jurnalistik yang seharusnya memuat jurnalisme damai, sebagaimana dikemukakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Kepentingan ‘mengejar klik’ menjadi prioritas, minim referensi (data), lebih mengandalkan ‘hitz media sosial’.

Sayangnya, setelah ada seruan jurnalisme damai, media-media tampak ‘takut’ untuk memberitakan peristiwa serupa. Di satu sisi, persoalan ada pada konsep Jurnalisme Damai itu sendiri.

Eko Rusdianto, wartawan freelance asal Makassar dalam artikelnya “Rasisme Papua dan Praktek Jurnalisme Damai” yang tayang di Geotimes (24/8/2019) mengatakan kalau para jurnalis mendapat instruksi dari redaksi untuk tidak memuat hal-hal sensitif. Kekhawatiran Eko, justru para jurnalis lupa menggali akar masalah dan mempertanyakan penanggung jawab kerusuhan.

Untuk diketahui, Eko dalam artikelnya mengisahkan kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, Makassar (20/8/2019). Kaca, tembok dan atap asrama dihujam batu oleh sekelompok orang diiringi seruan-seruan provokatif. Tiga hari pasca kerusuhan, media massa nyaris tak memuat peristiwa tersebut. Apakah para jurnalis ada dalam bayang-bayang Jurnalisme Damai?

Eko Rusdianto, wartawan freelance. (Foto: DestinAsian)

Eko, ketika dikonfirmasi melalui kontak pribadinya mempertanyakan adanya jurnalisme damai. “Saya tidak percaya ada Jurnalisme Damai. Jurnalisme, bagi saya pakem tetap sama. Intinya adalah verifikasi”.

Lebih lanjut ia mengatakan kalau di kemudian hari Jurnalisme Damai dianggap sebagai genre baru, maka bisa jadi ada Jurnalisme Lingkungan, Jurnalisme Sejarah, Jurnalisme Ayam, Jurnalisme Angin, dan isme isme lainnya. “Kalau buat pakem baru di jurnalisme itu, ya jurnalisme alam gaib toh. Wawancara dengan ruh, harus semedi, belajar ilmu dan mantra”.

Menurutnya, sejauh ini praktek jurnalisme damai itu hanya mencari narasumber yang bisa berbicara adem, menceritakan suasana kondusif, tapi melupakan fakta lapangan. “Di Makassar, ini sangat kelihatan. Misalkan pertemuan Kapolda dengan mahasiswa, wartawan dilarang masuk. Itu hal yang keliru”.

Ia mengharapkan, akses informasi ke teman-teman Papua itu terbuka, kecuali jika teman-teman Papua yang tidak mau diwawancarai, itu soal lain. “Di Makassar, kita tak dengar siapa penyulut bentrok? Polisi tak membicarakan atau tak mau tahu”. Sangat memprihatinkan, media dan para pemangku kebijakan seolah tidak berpihak kepada koban rasis.

Sebelum mengakhiri ini tulisan, bersama Iksan Skuter kita berkata sembari bernyanyi: Papua Kucinta

Hitam kulitku bukan berarti kami dendam denganmu

di penjuru dunia tanah kami paling kaya

Papua Papua kucinta

Panah dan tombak bukan untuk menyerangmu

kami ada sebelum republik ini tercipta

Papua Papua kucinta

dst…

Sebagai Negara dan bangsa yang besar pun kita hendaknya mampu menerima kemajemukan sebagai resiko yang memang tidak dapat dihindari. Maka rendah hati adalah gerbang masuk bagi adanya persatuan-persaudaraan. Apapun bentuknya, akar dari segala rasisme harus dicabut!

Kupang, Agustus 2019

HET

Related Posts:

Tweet